Artikel

Kajen – Dalam rangka memperingati Hari Kartini Tahun 2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan apel pada Selasa (21/4/2026) di halaman Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan. Apel tersebut mengangkat tema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi”, sebagai refleksi atas nilai perjuangan dan pemikiran R.A. Kartini yang terus relevan dalam kehidupan bermasyarakat dan birokrasi saat ini.

Apel dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan, Haryanto Nugroho, S.STP., M.A.P., serta diikuti oleh jajaran kepala bagian dan staf Sekretariat DPRD. Kegiatan berlangsung tertib dan penuh kekhidmatan.

Melalui peringatan ini, seluruh jajaran Sekretariat DPRD diharapkan mampu meneladani semangat Kartini dalam menjalankan tugas, khususnya dalam menjunjung nilai kesetaraan, profesionalisme, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi lembaga dan masyarakat.

Peringatan Hari Kartini Tahun 2026 menjadi pengingat bahwa semangat Kartini adalah energi yang terus hidup dan mengalir dari generasi ke generasi. Nilai keberanian, kepedulian, dan pengabdian yang diwariskan Kartini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

Kajen – Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Kerja dalam rangka komitmen dukungan penanganan operasional pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Kabupaten Pekalongan, Selasa (14/4/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, serta dihadiri jajaran pimpinan DPRD.

Rapat kerja ini turut dihadiri oleh unsur perangkat daerah, antara lain Sekretaris DPRD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, BPKD, Dinas Perkim LH, DPU TARU, serta Bapperida Kabupaten Pekalongan.

Membuka rapat, Ketua DPRD menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Pekalongan mendukung keberlanjutan pembangunan dan operasional PSEL sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

“Koordinasi antar stakeholder sangat penting, terutama untuk program yang menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat,” tambah ketua DPRD.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa program PSEL merupakan program prioritas pemerintah pusat yang diturunkan ke tingkat provinsi hingga daerah.

“Pembahasan terkait program PSEL masih terus berlanjut dan memerlukan dukungan serta sinergi dari semua pihak,” ujarnya.

Menutup rapat, Ketua DPRD kembali menegaskan bahwa penanganan sampah yang telah berjalan akan menjadi prioritas bersama, seiring dengan komitmen mendukung pengembangan PSEL di Kabupaten Pekalongan. Rapat kerja diakhiri dengan penyerahan surat dokumen dari Ketua DPRD kepada Sekretaris Daerah

Karanganyar – Semangat kebersamaan menyelimuti Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, saat keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Pekalongan menggelar acara Halal Bihalal pada Minggu (05/04/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan daerah dan tokoh-tokoh sentral Kabupaten Pekalongan.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir, menghadiri acara Halal Bihalal IPHI Kabupaten Pekalongan. Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan tersebut disambut hangat oleh panitia dan para jamaah yang memadati lokasi acara.

Selain Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, SS., MS., didampingi sang istri, Hj. Galuh Kirana., juga tampak hadir memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Acara ini menjadi panggung penting dalam memperkokoh hubungan antara pemerintah (umara) dengan para ulama dan tokoh agama.

Sejumlah tokoh penting lainnya yang turut hadir dalam daftar undangan antara lain KH. Tajuddin Shorih Ketua MUI Kabupaten Pekalongan, Hj. Sumarwati Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, H. Asrofi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan Prof. Dr. KH Sam’ani Sya'roni, M.Ag. selaku penceramah.

Dalam tausiyahnya, Prof. Dr. KH Sam’ani Sya'roni mengingatkan para anggota IPHI agar senantiasa menjaga predikat haji mabrur melalui aksi nyata di masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Plt. Bupati H. Sukirman dalam sambutannya menekankan pentingnya peran IPHI dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya di bidang keagamaan dan sosial.

"Halal Bihalal ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk saling memaafkan dan menyatukan visi. Saya berharap IPHI terus menjadi teladan dalam menebar kedamaian dan kerukunan di Kabupaten Pekalongan," tutur Drs. H. Abdul Munir.

Ketua DPRD, Drs. H. Abdul Munir, juga mengapresiasi kekompakan pengurus IPHI yang mampu menyelenggarakan acara dengan tertib dan khidmat. Baginya, kehadiran tokoh-tokoh daerah di Desa Kayugeritan ini menunjukkan komitmen bersama dalam membina kerohanian masyarakat.

Acara ditutup dengan sesi bersalaman dan ramah tamah yang diikuti oleh seluruh tamu undangan dan pengurus IPHI, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat di awal bulan Syawal ini.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, mengapresiasi peran IPHI yang selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan mental dan spiritual warga di Kabupaten Pekalongan.

"Kegiatan seperti ini sangat positif untuk menjaga kerukunan. IPHI bukan sekadar wadah berkumpul, tapi juga motor penggerak kebaikan di tengah masyarakat Kabupaten Pekalongan," ujar Drs. H. Abdul Munir di sela-sela acara.

Acara ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah antar tamu undangan. Suasana hangat menyelimuti Desa Kayugeritan seiring dengan harapan agar nilai-nilai haji mabrur dapat terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan daerah.

Kedungwuni – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung penuh gerakan literasi di Kota Santri. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Halal Bihalal Pegiat Literasi dan Diskusi Tematik yang diselenggarakan oleh Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) Kabupaten Pekalongan, Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Rumah Baca Pintar, Gg. Masjid No. 17, Kedungwuni Timur ini, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, SS., MS. serta Plt. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpus) Kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutannya Drs. H. Abdul Munir memaparkan betapa krusialnya peran DPRD dalam menentukan arah kebijakan literasi melalui tiga fungsi utamanya dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi) menyusun regulasi yang memberikan payung hukum kuat bagi keberlangsungan taman baca dan aktivitas literasi.

Penganggaran (Budgeting) dalam Memastikan alokasi anggaran yang proporsional untuk penguatan infrastruktur literasi hingga ke tingkat desa. Dan Pengawasan (Controlling) dalam Memantau pelaksanaan program-program literasi agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

"DPRD bukan sekadar lembaga politik, tapi juga motor penggerak pembangunan sumber daya manusia. Melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, kami berkomitmen penuh agar literasi menjadi gaya hidup masyarakat Kabupaten Pekalongan," ujar Drs. H. Abdul Munir

Ketua FTBM Kabupaten Pekalongan, Yoga Rifai Hamzah, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran para pimpinan daerah dalam forum diskusi tersebut. Menurutnya, sinergi antara pegiat literasi di akar rumput dengan pemegang kebijakan sangat diperlukan untuk membedah tantangan literasi di era digital.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, juga menambahkan bahwa pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan FTBM untuk memperluas akses bacaan bagi anak-anak dan remaja di pelosok kabupaten.

Para pengelola Taman Baca Masyarakat (TBM) berkesempatan menyampaikan aspirasi langsung kepada Ketua DPRD dan Plt. Bupati terkait kendala operasional dan inovasi program yang tengah dijalankan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan pegiat literasi semakin solid demi mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang lebih cerdas dan berwawasan luas.

Kajen – DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2025, Kamis (26/3/2026), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir, serta dihadiri oleh Plt. Bupati Pekalongan, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Membuka rapat, Ketua DPRD menyampaikan ucapan Idulfitri kepada seluruh peserta rapat, “Kami segenap keluarga besar DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, minal ‘aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Selamat Idulfitri 1447 Hijriah,” ujarnya.

Agenda rapat dilanjutkan dengan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2025 oleh Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Ia berharap momentum Idulfitri dapat semakin mempererat sinergi.

“Perlu kami sampaikan bahwa data keuangan yang kami paparkan pada hari ini masih merupakan data unaudited atau belum diaudit oleh BPK RI. Adapun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit akan kami sampaikan melalui rapat paripurna tersendiri,” jelasnya.

Dalam laporannya, disampaikan sejumlah capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tercatat sebesar 5,88%, meningkat 0,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,05 %, turun dari 8,95% pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,71%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 3,24%. Tingkat inflasi daerah juga relatif terkendali di angka 2,83%.

Dari sisi APBD, realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 mencapai Rp2,33 triliun atau 96,52% dari target, sedangkan realisasi Belanja Daerah mencapai Rp2,33 triliun atau 93,87% dari rencana. Dengan demikian, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp68,43 miliar.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga meraih berbagai prestasi, di antaranya Penghargaan Mandaya Award 2025, predikat Pelayanan Publik “Sangat Baik” untuk RSUD Kajen, serta Juara I Penurunan Stunting se-Jawa Tengah.

“Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan introspeksi, mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, serta benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat, yang kita rasakan sendiri ketika kita melalui berbagai ruas jalan yang ada di Kabupaten Pekalongan, kita tentu saja cukup prihatin bersama,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa capaian indikator kinerja harus diimbangi dengan kualitas pelayanan dasar, khususnya infrastruktur.

“Pencapaian indikator penting yang kita torehkan, hampir dalam tanda kutip tidak ada artinya bila kemudian kita tidak bisa memberikan pelayanan infrastruktur yang baik bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Plt. Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga komitmen bersama.

“Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan, dan saling menjaga lingkungan kita, agar berbagai catatan kelam yang pernah kita alami dapat segera berlalu dan kita melangkah menuju proses pembangunan yang lebih baik,” pungkasnya.

Rapat Paripurna kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dan prosesi penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Plt. Bupati Pekalongan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Rapat Paripurna diakhiri dengan acara halal bi halal Idulfitri 1447 Hijriah sebagai wujud mempererat silaturahmi dan saling memaafkan di momentum Idulfitri ini.

(HumasSetwan)

Kajen - DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Paripurna Intern dalam rangka Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun Anggaran 2027, sekaligus Penutupan Masa Sidang Kedua Tahun Ke-II serta Pengumuman Pelaksanaan Kegiatan Reses Tahap II Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan pada Kamis, 12 Maret 2026 bertempat di ruang rapat DPRD. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Sekretaris DPRD beserta jajaran.

Membuka rapat, Ketua DPRD menyampaikan bahwa DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan daerah. Salah satu dokumen penting tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Lebih lanjut disampaikan bahwa DPRD memiliki peran strategis sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut dihimpun dan dirumuskan melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

“DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai penampung aspirasi masyarakat wajib menyalurkannya melalui Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2027,” tegas Ketua DPRD.

Agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun Anggaran 2027. Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan serta berita acara oleh Pimpinan DPRD.

Ketua DPRD menyampaikan bahwa Masa Sidang Kedua, Tahun Ke-II Tahun 2026 telah resmi berakhir. Ia juga mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD.

“Untuk pelaksanaan Masa Reses Kedua Tahun Sidang Kedua Tahun 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026,” ujarnya.

Rapat Paripurna Intern DPRD Kabupaten Pekalongan tersebut ditutup dengan doa yang dipimpin oleh anggota DPRD dari Fraksi PKB, Sabdo, S.H. sebagai penutup seluruh rangkaian kegiatan.