Artikel

Kajen – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta perangkat daerah terkait dalam rangka penanggulangan bencana alam di Kabupaten Pekalongan. Rapat berlangsung pada Jum’at 30 Januari 2026 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pekalongan dan dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir.

Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto memaparkan bahwa hingga 27 Januari 2026 jumlah warga terdampak mencapai 60.164 jiwa, dengan total pengungsi mencapai 1.704 jiwa yang terbagi di 19 lokasi pengungsian. 

Ia menyampaikan kebutuhan mendesak berupa tambahan obat-obatan, khususnya obat gatal, serta kebutuhan balita seperti pampers. Selain itu, fasilitas MCK di lokasi pengungsian juga sudah overload.

Agus Pranoto juga menyoroti kondisi tanggul sungai yang kritis, luasnya wilayah terdampak banjir, tingginya intensitas curah hujan, keterbatasan anggaran penanganan bencana, serta kekurangan armada distribusi logistik. 

"Kondisi saat ini personel BPBD sudah bekerja 24 jam penuh di lapangan," ungkap agus.

Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir menegaskan bahwa dana logistik untuk kebutuhan makan dan minum pengungsi harus diamankan. Ia juga meminta agar kebutuhan kesehatan, termasuk obat-obatan dan perlengkapan balita, segera dipenuhi. 

"Penanganan segera kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, namun tetap memperhatikan kondisi cuaca yang masih hujan. Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) selama masa tanggap darurat juga harus dipastikan sesuai ketentuan," jelas munir.

Wakil Ketua DPRD Ruben R Prabu Faza mengusulkan pembentukan tim rescue cepat di BPBD untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah rawan. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD H. Sumar Rosul menekankan perlunya langkah teknis segera, di antaranya normalisasi tanggul Sungai Sengkarang, peninggian tanggul TNI di pintu air Mulyorejo, serta penanganan tanggul dan pintu air Meduri. Ketersediaan bahan bakar / solar dan listrik genset untuk pompa air jangan sampai telat. Ia juga menegaskan bahwa kebutuhan mendesak para pengungsi harus segera dipenuhi, meliputi toilet, obat-obatan kulit, pampers, serta pakaian dalam.

Selain itu, H. Sumar Rosul juga mendorong percepatan penetapan tanggap darurat, penegakan perda di kawasan sempadan sungai, pembaruan perda penanggulangan bencana, serta peningkatan pelatihan relawan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar menjelaskan bahwa anggaran BTT akan difokuskan untuk bantuan logistik selama masa tanggap darurat selama 14 hari, meliputi sembako, obat-obatan, pampers, dan kebutuhan lainnya. OPD di bawah Pekerjaan Umum juga mulai memetakan pengadaan bahan bakar solar melalui dana BTT untuk kebutuhan darurat. Selain itu, pemerintah daerah akan menempuh opsi pergeseran anggaran melalui APBD guna menangani dampak bencana, mengingat keterbatasan stok logistik reguler.

Menutup rapat, Ketua DPRD menyampaikan bahwa seluruh pihak sepakat untuk melakukan penanganan kebencanaan secara cepat sesuai kemampuan daerah.

Pekalongan – Ikatan Keluarga Dewan (IKD) Kabupaten Pekalongan menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak bencana banjir. Dipimpin langsung oleh Ketua IKD, Dra. Hj. Siti Masruroh Abdul Munir, M.Si, organisasi istri para anggota legislatif ini turun ke lapangan untuk menyerahkan bantuan logistik pada Rabu (28/01/2026).

Kegiatan bakti sosial ini menyasar beberapa titik pengungsian dan pemukiman warga yang masih terendam air akibat curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir.

Hj. Siti Masruroh Abdul Munir menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk empati serta tanggung jawab sosial IKD terhadap masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sedang ditimpa musibah. "Kami hadir hari ini untuk sedikit meringankan beban saudara-saudara kita. Kami melihat langsung kondisi di lapangan dan tentu hal ini menjadi perhatian serius bagi kami di IKD untuk terus mendukung masyarakat dalam situasi sulit," ujar Hj. Siti Masruroh Abdul Munir di sela-sela penyaluran bantuan.

Bantuan yang diserahkan oleh IKD Kabupaten Pekalongan meliputi berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan mendesak, di antaranya Paket Sembako, Kebutuhan Balita, dan Peralatan Kebersihan serta makanan ringan dan buah .

Selain menyerahkan bantuan, para anggota IKD juga menyempatkan diri berdialog dan memberikan dukungan moral kepada warga, terutama kaum ibu dan anak-anak. Hj. Siti Masruroh Abdul Munir berharap banjir segera surut sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal.

"Kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait agar distribusi bantuan ini merata dan tepat sasaran. Semoga bantuan yang tidak seberapa ini bisa memberikan manfaat dan semangat bagi warga," pungkasnya.

Siwalan – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, bersama Kapolres Pekalongan, AKBP Rachmad C. Yusuf, turun langsung meninjau kondisi banjir yang merendam sejumlah desa di Kecamatan Siwalan pada Sabtu (17/1). Lokasi yang menjadi fokus tinjauan meliputi Desa Babadan, Desa Pait, dan Desa Rembun.

Dalam tinjauan tersebut, rombongan berjalan menerjang genangan air untuk melihat langsung kondisi warga yang terdampak. Selain memantau ketinggian air, rombongan juga menyerahkan bantuan berupa bahan makanan dan kebutuhan logistik guna meringankan beban warga di pengungsian maupun yang masih bertahan di rumah.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan penanganan banjir berjalan efektif.

"Seluruh jajaran sudah bersiap. Dinas Kesehatan telah menyiagakan tenaga medis agar masyarakat yang mulai sakit akibat dampak banjir segera diobati. Sementara itu, Dinas Sosial juga berkoordinasi untuk pemenuhan kebutuhan mendesak, termasuk penyiapan dapur umum," ujar Abdul Munir saat memberikan keterangan di lokasi.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Kapolres Pekalongan dalam mendistribusikan bantuan makanan siap saji yang sangat dibutuhkan warga di saat darurat seperti ini.

Mengingat cuaca yang tidak menentu, Drs. H. Abdul Munir menghimbau warga untuk tetap waspada dan mengutamakan keselamatan. Ia meminta para Kepala Desa untuk memantau situasi selama 24 jam penuh.

"Kami meminta masyarakat agar tetap siaga. Jika tanda-tanda air kembali meningkat, segera persiapkan diri untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kepala Desa juga harus memantau kondisi di wilayah masing-masing secara intensif karena iklim saat ini senantiasa berubah-ubah," tambahnya.

Ketua DPRD berharap genangan air dapat segera surut dalam waktu dekat agar aktivitas masyarakat, terutama kegiatan belajar mengajar anak-anak sekolah, dapat kembali normal. Untuk sementara, pihak sekolah diupayakan melakukan penyesuaian agar siswa tetap bisa belajar meski di tengah kondisi bencana.

Tinjauan ini diakhiri dengan pemberian bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga di Desa Rembun, disaksikan oleh jajaran TNI-Polri dan perangkat desa setempat.

Kajen – DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban DPRD atas Pendapat Bupati Pekalongan terhadap Raperda Inisiatif DPRD pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 08.00 WIB di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Ridhowi dan dihadiri Wakil Bupati Pekalongan, unsur Forkopimda, Anggota DPRD, Perangkat Daerah, serta tamu undangan lainnya.

Jawaban DPRD disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD H. Ruben R Prabu Faza sebagai tindak lanjut atas pendapat Bupati terhadap dua Raperda Inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Dasar, serta Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya.

Penyampaian ini merupakan bagian dari mekanisme pembentukan peraturan daerah yang menempatkan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang saling melengkapi.

Dalam penyampaiannya, DPRD menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Pekalongan atas pendapat dan masukan yang diberikan. “Pendapat tersebut sangat konstruktif dan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan pembahasan Raperda ke tahap berikutnya,” ujarnya.

Terkait Raperda pendidikan, DPRD sependapat bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Raperda ini dinilai mendesak dan strategis sebagai landasan hukum komprehensif dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, hingga pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

DPRD menegaskan pembahasan lanjutan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Sementara itu, terkait Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya, DPRD memandang bahwa kekayaan budaya merupakan jati diri daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan. DPRD menekankan pentingnya komitmen Pemerintah Daerah dalam penganggaran, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat agar pelestarian cagar budaya dapat berjalan optimal.

Menutup penyampaiannya, DPRD berharap pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dapat segera dilaksanakan secara mendalam dan konstruktif guna menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Kajen – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir menghadiri Apel Pelayanan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 yang digelar di halaman Mapolres Pekalongan pada Rabu, 31 Desember 2026.

Apel dipimpin oleh Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si, dan turut dihadiri Sekretaris Daerah mewakili Bupati Pekalongan, Kepala Kejaksaan Negeri, serta Dandim 0710 Kabupaten Pekalongan.

Apel ini diikuti oleh personel Polri, Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta adik-adik Pramuka. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi seluruh unsur Forkopimda untuk memperkuat koordinasi pengamanan jelang malam pergantian tahun.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan mengajak seluruh warga untuk menyambut tahun baru dengan penuh doa, menjaga ketenangan, dan menjalankan imbauan Pemerintah Kabupaten.

"Kami menghimbau kepada masyarakat untuk memperbanyak doa dan menindaklanjuti surat edaran Bupati Pekalongan, agar masyarakst senantiasa berdoa, begitu juga Satuan Perangkat Daerah, lembaga-lembaga, masjid, mushola, dan gereja dari pagi hingga malam. Harapannya, tahun baru nanti dapat kita sambut dengan kebahagiaan, keamanan, serta lebih baik dibandingkan tahun 2025,” ujar Ketua DPRD.

Sementara itu, Kapolres Pekalongan menekankan pentingnya merayakan malam tahun baru secara sederhana tanpa pesta kembang api sebagai bentuk empati terhadap saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang masih terdampak bencana. Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kamtibmas, tidak melakukan konvoi, serta menjauhi narkoba dan miras demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

Melalui kebersamaan dan kolaborasi unsur Forkopimda, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, dan DPRD diharapkan Kabupaten Pekalongan dapat menyambut Tahun Baru 2026 dalam suasana damai, aman, dan penuh keberkahan.

HumasSetwanKab

 

Kajen – DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Bupati Pekalongan terhadap dua Raperda Inisiatif DPRD. yaitu Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDI), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal serta Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya.

Rapat berlangsung pada Rabu, 31 Desember 2025 pukul 08.00 WIB di Ruang Paripurna DPRD dan dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan, Forkopimda, anggota DPRD, perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Pekalongan  yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., beliau menyampaikan ucapan selamat menyongsong Tahun Baru 2026, dan berharap akan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kabupaten pekalongan.

Wakil Bupati juga memberikan apresiasi kepada DPRD atas inisiatif penyusunan raperda, yang dinilai mencerminkan komitmen DPRD dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Terkait Raperda PAUDI, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal, ia menegaskan bahwa raperda tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan stunting dan peningkatan kualitas pendidikan.

“Pendidikan yang cukup dan maksimal akan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, stunting, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. Ia juga menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan Kabupaten Pekalongan meraih penghargaan sebagai daerah berprestasi dalam penurunan angka stunting se-Jawa Tengah.

Selain itu, terkait Raperda Perlindungan Cagar Budaya Wabup Sukirman menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki kekayaan budaya yang perlu dijaga, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi mendatang. “Kami mengapresiasi penyusunan raperda ini yang nantinya akan menjadi payung hukum dalam perlindungan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan ucapan dan pesan dari Ketua DPRD yang menyampaikan Selamat Natal dan Tahun Baru 2026, dan  berharap agar seluruh pihak dapat memasuki tahun baru dengan semangat baru, kebersamaan, dan harapan untuk kemajuan Kabupaten Pekalongan.

Kajen – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir menghadiri kegiatan Doa Bersama dalam rangka Refleksi Tahun 2025 dan Menyongsong Resolusi Tahun 2026 pada Rabu, 31 Desember 2025 bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan.

Acara digelar secara sederhana dan penuh kekhidmatan, dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, Forkopimda Kabupaten Pekalongan, Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, serta tokoh masyarakat di kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutannya, Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M. menyampaikan rasa syukur karena seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan masih diberi keselamatan hingga penghujung tahun 2025.

“Mari kita panjatkan puji syukur, sampai di akhir tahun 2025 ini kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan,” ujarnya.

Bupati juga mengajak seluruh hadirin untuk berdoa bersama dengan penuh kesederhanaan sebagai bentuk keprihatinan atas berbagai musibah dan bencana yang menimpa saudara-saudara di beberapa daerah di indonesia.

“Hari ini mari kita sama-sama memohon kepada Allah SWT agar Kabupaten Pekalongan senantiasa diberikan berkah, barokah, keselamatan serta dijauhkan dari musibah dan bencana di tahun 2026,” tutur Bupati.

Beliau juga berharap agar seluruh urusan masyarakat Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan lancar, aman, selamat, serta rezeki warga semakin diberkahi di tahun mendatang.

Doa bersama dipimpin oleh KH. Mustajirin dan berlangsung dalam suasana penuh khidmat dan keteduhan.

Acara ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Bupati Pekalongan, kemudian potongan tumpeng pertama diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir sebagai simbol sinergi dan harapan baik memasuki tahun 2026.