Kajen - DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Paripurna untuk mengikuti penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Jumat (14/8/2026). Rapat berlangsung dua sesi, pagi pukul 08.00 WIB dan dilanjutkan siang pukul 14.30 WIB.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir, serta dihadiri Plt. Bupati Pekalongan, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, para Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan tamu undangan lainnya.

Sebelum memasuki agenda utama, peserta rapat menyaksikan video capaian Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, seluruh peserta mengikuti pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Dalam pidatonya, Presiden memaparkan capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, termasuk pelaksanaan 121 kebijakan transformatif. Salah satu pesan yang cukup kuat adalah bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan sekadar angka statistik, tetapi alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas.”

Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pidato Presiden. Artinya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi maupun besarnya investasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Presiden juga menekankan pentingnya kemandirian bangsa. Pemerintah menyampaikan capaian swasembada delapan komoditas pangan serta swasembada BBM solar melalui penerapan B50. Di sektor pertanian, pemerintah melakukan sejumlah pembenahan, termasuk penurunan harga pupuk dan penyederhanaan distribusi.

Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 tercatat 5,61 persen. Presiden menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut harus diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus berani mengambil keputusan demi memastikan kemakmuran bangsa dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang.”

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah agar hasil pembangunan tidak berhenti pada capaian makro, tetapi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di berbagai daerah.

Setelah agenda pagi, Rapat Paripurna dilanjutkan pada siang hari dengan mendengarkan Pidato Presiden RI terkait penyampaian pengantar atau Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.

Dalam pidato tersebut, Presiden menyampaikan bahwa APBN 2027 akan diarahkan secara ekspansif, namun tetap disiplin dan hati-hati. Anggaran negara diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Sejumlah program prioritas pembangunan turut disampaikan, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, hingga pembangunan infrastruktur strategis seperti Giant Sea Wall.

Pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan 80.000 koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan APBN secara transparan dan tepat sasaran. Digitalisasi pengadaan serta optimalisasi aset BUMN menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ruang fiskal yang sehat.

Bagi DPRD Kabupaten Pekalongan, pidato kenegaraan tersebut menjadi gambaran arah pembangunan nasional yang perlu diperhatikan di daerah. Kebijakan nasional pada akhirnya diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan kemudian ditutup oleh Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib hingga selesai.

(Humas Setwan)